BIMA, iNews.id - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi Bima, Lapas Bima dan Lapas Dompu, Nusa Tenggara Barat, menandatangani komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, Kepala Rutan Bima dan Kepala Rutan Dompu.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima ini, dihadiri Kepala Devisi Administrasi Kemenkumham NTB, Kepolisian, TNI, Pejabat Pemerintah kabupaten Bima, Pejabat Pemerintah Kota Bima, Kejaksaan Negeri Bima, BNNK Bima.
Kepala Kejaksaan Negeri Bima Andhie Fajar Arianto dalam sambutan singkatnya mengharapkan agar jajaran wilayah Kemenkumham tidak hanya sekedar mengejar status integritas namun pada pelaksanaannya tak berintegritas.
"Jangan hanya mengejar status integritas saja namun pada pelaksanaan tidak berintegritas," ucapnya Kejari Bima Jumat (27/1/2023) usai penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas.
Sementara itu, Kepala Kemenkumham NTB Romi Yudianto melalui Kepala Devisi Administrasi Wilayah NTB, Anton Edward Wardhana juga berharap yang sama terhadap jajaran Kemenkumhan di Daerah Bima dan Dompu.
Anton menambahkan, agar semua jajaran Kemenkumhan di seluruh NTB dapat menerapkan pemerintahan yang baik menuju Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
"Karena hal itulah salah satu faktor untuk mencapai WBK dan WBBM. Untuk itu, jika belum
mendapat pencapaian WBK haruslah mendapatkannya, dan yang sudah meraih WBK haruslah pula mengejar WBBM," kata Anton dalam sambutannya.
Meningkatkan revormasi birokrasi, lanjutnya, pelayanan publik tidak hanya melihat kinerja pelayanan di wilayah kantor saja, namun haruslah melihat kondisi riil pelayanan di masyarakat untu bisa menjadikan investasi bagi negara.
Tentu dalam hal itu, penerapan ASN yang penuh keakraban dan profesional serta humanis sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan yang baik.
"Wujud nyata dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga di tahun 2023 ini kita jajaran Kanwil Kemenkumham NTB beserta seluruh UPT semakin optimis memperoleh predikat WBK WBBM," ajaknya.
"Teruslah bekerja dan berkinerja dengan selalu mengedepankan Tata Nilai Kemenkumham "PASTI" serta menerapkan Core Value ASN-BerAkhlak," tutupnya.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
