BIMA, iNews.id - Sebuah gudang yang terletak di Desa Talabiu, kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diketahui dijadikan tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.
Gudang yang berada di jalan lintas Bima-Sumbawa itu diduga milik ARD, yang merupakan Ketua Pengurus Kecamatan (PK) salah satu Partai Politik (Parpol), Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.
Dalam melancarkan aksi kejahatan ini, diketahui pelaku menggunakan dua mobil tangki berlogokan Pertamina, warna putih biru Nopol G 1301 JA dan berwarna merah Nopol DK 8262 BG.
Aksi penimbunan BBM bersubsidi jenis solar ini, bermula dari informasi warga yang mencurigai adanya dua mobil tangki yang sering membongkar minyak di gudang yang telah dipagari seng keliling itu.
Menurut salah seorang warga setempat yang meminta namanya dirahasiakan, bahwa gudang tersebut merupakan milik ARD asal Kecamatan Ambalawi.
"Iya benar, di gudang tersebut sering saya lihat ada pembongkaran minyak oleh mobil tangki. Dan kami ketahui, gudang itu milik ARD yang merupakan Ketua PK Parpol di Kecamatan Ambalawi," ungkapnya.
Sementara itu, merujuk pada undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), dan undang undang cipta kerja pasal 55 menyebutkan, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.
Dari ketentuan beberapa pasal dalam Undang undang nomor 22 Tahun 2001 tersebut di atas, merupakan pidana perizinan meliputi Izin Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga BBM pada umumnya, dan tindak pidana meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi. Hanya Pasal 55 yang khusus mengatur BBM Bersubsidi berupa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.
Pengertian penimbunan yang dimaksud dalam kasus ini adalah kegiatan ilegal yang berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Lamno dengan cara pengecer tersebut datang ke pertamina dengan mengantri untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dan menyimpan dalam jumlah kata istilah Geregen.
Dalam ketentuannya, terdapat tiga jenis kendaraan yang memiliki kuota pembelian solar subsidi. Pertama, kendaraan bermotor perseorangan roda empat maksimal 60 liter per hari per kendaraan.
Kedua, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan. Terakhir, kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari per kendaraan.
"Jika melihat kuotanya sebesar itu secara harian per kendaraan, pembelian solar subsidi tak masalah karena mencukupi berdasarkan jarak tempuh," jelas salah seorang sumber yang berkompeten, saat diwawancarai pada Sabtu (30/12/2023).
Namun ia menyakini, Full QR MyPertamina bisa berjalan karena sistem full QR ini memiliki manfaat bagi pengguna solar subsidi, yakin keamanan kuota harian bagi mereka yang berhak membeli.
"Skema input nomor polisi, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oleh oknum untuk melancarkan aksinya. Full QR ini bisa menjadi jawaban karena semua transaksi sesuai dengan scan QR Code milik konsumen," jelasnya.
Ia pun menduga apa yang dilakukan oleh salah satu pemilik gudang yang menimbun BBM subsidi solar yang berlokasi di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima adalah sudah melanggar aturan dan merugikan pengguna lain.
Bagi Pertamina, full QR juga bisa menjadi evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab.
Lebih jelasnya, skema Full Registran adalah skema dimana kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar meski tidak membawa QR Code.
"Oleh karena itu, konsumen yang memiliki kendaraan penenggak solar wajib daftar QR Code MyPertamina karena ini telah berlaku sejak pertengahan Juni 2023. Hal ini juga menjadi syarat untuk pembelian BBM jenis solar. Jika tidak, maka tidak akan dilayani saat membeli solar subsidi," pungkasnya.
Sementara itu pula, dugaan kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di salah satu gudang Desa Talabiu ini, telah menjadi atensi pihak desa setempat.
"Kami akan mengecek untuk memastikan kebenarannya. Soalnya, terkait hal itu baru kami ketahui setelah beredarnya informasi yang didapat oleh teman teman media," kata Sekretaris Desa Talabiu, Abdul Rafik, Sabtu malam.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
