BIMA, iNews.id - Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen tinggi atas komitmen Penyelesaian Penyusunan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kota Bima tahun 2020-2045.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bima saat menghadiri Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2022, pada Rabu (23/3/2022) di Hotel Golden Palace Kota Mataram.
Dalam kegiatan itu, hadir pula Kepala BKKBN Republik Indonesia secara daring dari Provinsi NTT, Gubernur NTB, Bupati/Wali Kota Se- Nusa Tenggara Barat, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Ketua TP PKK Kota/Kabupaten se-NTB.
Sementara pejabat Pemerintah Kota Bima yang mendampingi Wali Kota Hadir yakni Kepala Bappeda Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PP dan KB, Kepala Dinas Perikanan Kota Bima dan Ketua TP PKK Kota Bima.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah dalam sambutannya, sangat mengapresiasi daerah-daerah yang telah memiliki komitmen tinggi dalam rangka penurunan angka stunting di daerahnya masing-masing.
Ia berharap, seluruh kepala daerah beserta seluruh stakeholder di daerah diharapkan akan memiliki arah gerak yang sama dalam rangka penurunan angka Stuntingnya di daerah.
"Dengan adanya sosialisasi RAN PASTI bisa memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di kabupaten dan kota se-NTB", harapnya.
Oleh karena itu, para kepala daerah yang hadir di sosialisasi RAN PASTI di NTB dapat memastikan arahan dari BKKBN untuk percepatan penurunan stunting untuk segera dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
"Sinergitas antara BKKBN dengan pemerintah daerah menjadi lebih solid dengan acara sosialisasi ini," tuturnya
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, sangat berkomitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di Kota Bima. "Dengan koordinasi dan konsolidasi antar sektor kita optimis dapat menurunkan angka stunting bukan hanya diawali dari 1.000 hari pertama kehidupan tetapi justru dimulai sejak pra nikah," jelasnya.
Dari sisi anggaran di APBD Kota Bima jelas ada integrasi program baik di Dinas Kesehatan, DPPKB, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bappeda dan ditingkat kelurahan untuk penurunan stunting.
Sementara itu, Inspektur Utama BKKBN RI Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev dalam paparannya menyampaikan bahwa keluarga berkualitas adalah kunci menuju Indonesia Emas yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu, porsentasi terbesar titik perhatian kita adalah penanganan Stunting untuk mencapai target Indonesia Emas. "Mari kita bersama-sama saling bersinergi untuk mencapai target yang telah ditentukan", ajak Inspektur Utama BKKBN RI.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
