BIMA, iNews.id - Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela, di Kantor Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (03/10/2022).
Massa seruduk masuk ke gedung Wali Kota Bima dan hendak memaksa masuk ke aula rapat untuk menemui langsung Wali Kota Bima yang sedang beraudiensi dengan sejumlah perwakilan Nakes lainnya.
Dari luar ruangan aula, terdengar teriakan histeris massa pengunjuk rasa yang meminta agar perwakilan Nakes segera keluar.
Beberapa kali terlihat aksi saling dorong antara petugas Satpol pp yang dibantu sejumlah anggota Polres Bima Kota dengan massa dari Nakes.
Dalam aksinya, massa meminta agar Pemerintah Kota Bima dapat memperhatikan kesejahteraan para Nakes Sukarela yang tersebar di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se Kota Bima.
Meminta Pemerintah setempat agar seluruh Nakes sukarela di Kota Bima dapat diangkat statusnya menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak, sehingga kedepannya bisa mendapatkan gaji yang bersumber dari APBD.
Nakes sukarela juga meminta Pemerintah Kota Bima agar mereka dimasukan dalam pendataan administratif Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga dapat mengikuti tes seleksi PPPK.
"Selain itu kami meminta Dinas Kesehatan Kota Bima, agar transparansi soal perekrutan tenaga kesehatan (nakes) baru, mengingat banyak nakes yang sudah lama mengabdi tak kunjung mendapat perhatian dan kesejahteraan," ucap Korlap Nakes Sukarela, Indra Darmawansyah, saat diwawancarai usia menggelar unjuk rasa.
Menanggapi tuntutan sejumlah Nakes Sukarela, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi akan meninjau kembali sejumlah tenaga kesehatan yang baru diangkat.
Tak menutup kemungkinan, Wali Kota Bima akan mencabut SK Sukarela bagi Nakes yang masuk kerja per tanggal 30 Desember 2021.
"Besok saya akan menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas se Kota Bima, untuk menanggapi tuntutan para nakes ini," tegas Wali Kota Bima.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
