MATARAM, iNews.id - Menjalang pelaksanaan hajatan besar MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Tim Pengawasa Orang Asing (Timpora) tingkat wilayah Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, menggelar rapat koordinasi, Kamis (10/3/2022).
Rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Kemenkumham Wilayah NTB ini, dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait seperti Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, Muhammad Usman dan juga sejumlah stakeholder di masing-masing daerah di NTB.
Rakor tersebut diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, dengan tema peningkatan sinergitas dan revitalisasi penegakan hukum dalam upaya mendukung pelaksanaan event MotoGP Tahun 2022.
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk pertukaran data dan informasi dari stakeholder yang ada di provinsi NTB dalam rangka mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika," kata Haris dalam sambutannya.
Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan resmi oleh Direktur Intelijen Keimigrasian, RP Mulya yang hadir mewakili Plt Dirjen Imigrasi.
Dalam sambutannya, Mulya menyampaikan, bahwa dalam gelaran event internasional dimungkinkan adanya potensi kerawanan yang terjadi. Sehingga Timpora dan stakeholder harus bersinergi dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan asing maupun lokal.
"Terciptanya rasa aman bagi wisatawan asing dalam event internasional seperti ini, merupakan salah satu keberhasilan tersendiri bagi masyarakat indonesia yang notabene sebagai tuan rumah pagelaran perdana MotoGP," tuturnya.
Sementara itu, Direktur intel Polda NTB, Kombes Sutrisno juga menyampaikan materinya. Secara umum, ia menyampaikan akan potensi yang memungkinan adanya kerawanan yang terjadi serta langkah mitigasi yang harus dilakukan untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut.
Rapat koordinasi tersebut diakhiri dengan penyampaian materi oleh Kasubdit Pengawasan Keimigrasian. Dalam materinya disampaikan arahan dari Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk melakukan pengawasan secara simpatik-humanis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Usai pemateri berlangsung, beberapa sesi tanya jawab dilanjutkan guna memantapkan serta memahami masing-masing tupoksi khusus dari wilayah Kemenkumham.
Terlihat pula, kegiatan Rakor TIMPORA tingkat wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terlaksana dengan lancar, produktif serta tetap menerapkan protokol kesehatan.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
