DOMPU, iNews.id - Ratusan petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Dompu, Senin (28/3/2022) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD dan Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Aksi para petani ini menuntut agar harga jual gabah yang sempat anjlok dapat dinaikkan sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yakni Rp 4 ribu lebih perkilogram.
Perwakilan massa aksi Gapoktan Dompu, Ahmad mengatakan, bahwa harga gabah di Kabupaten Dompu masih anjlok dibawah HPP
"Inilah alasan kenapa kami kembali melakukan aksi demo yang kesekian kalinya," ungkap Son Marhaen, sapaan akrab Ahmad, dalam orasinya di halaman kantor Pemkab Dompu.
Selain menuntut kenaikan harga gabah, massa juga meminta Bupati dan Ketua DPRD Dompu, agar mengintervensi kenaikan harga gabah sesuai dengan HPP gabah. Serta meminta kepada Bupati dan Ketua DPRD agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
"Kami juga meminta agar menghentikan pemasokan beras dari daerah lain. Juga berharap, seluruh jajaran Pemerintah terutama dari OPD terkait untuk duduk bersama petani dalam menyelesaikan persoalan harga gabah yang tidak sesuai HPP," jelasnya.
Dari hasil pantau, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan warga petani atas janji muluk Pemerintah yang selama ini mau menaikkan harga gabah hasil pertanian.
Terlebih, rapat koordinasi dari lembaga legislatif maupun eksekutif kerap kali dilakukan dibeberapa hari terakhir, namun tetap saja tak mampu menemukan solusinya.
"Sampai saat ini perusahaan mitra Bulog membeli gabah dari petani dengan harga dibawah HPP. Mana janji pemerintah yang katanya mau menberikan kesejahteraan para petani," teriaknya.
Son mengungkapkan, jika para petani di Kabupaten Dompu saat ini sangatlah merugi. Pasalnya, mereka sudah mengeluarkan biaya yang banyak untuk membiayai masa tanam hingga masa panen, sementara harga hasil pertanian tersebut anjlok.
"Perlu diketahui, bahwa padi ini merupakan salah satu program prioritas Pemkab Dompu yang tertuang dalam Jara Pasaka. Namun inilah bentuk implementasi dari program prioritas tersebut," tutupnya.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
