Pupuk Indonesia juga telah menginstruksikan kepada distributor dan kios resmi untuk mengikuti regulasi pemerintah setempat dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Ia menegaskan, Pupuk Indonesia tidak akan segan memberikan sanksi hingga pemberhentian kerja sama kepada distributor dan kios resmi yang kedapatan terlibat dalam penyelewengan pupuk bersubsidi.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga siap mendukung aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus penyelewengan pupuk bersubsidi yang terjadi di wilayah di Kabupaten Bima.
“Kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapa pun di jaringan distribusi kami jika terlibat dalam penyalahgunaan pupuk bersubsidi,” tegas Yusri.
Yusri berharap, agar rekan media sedikitnya dapat memahami prosedur dan tata cara penyaluran pupuk bersubsidi yang dimaksud. Hal tersebut diinginkannya untuk memberikan rasa kondusifitas terkait dinamika yang agak panas saat penyaluran pupuk.
Senada juga dirasakan oleh Kepala Dinas Pertanaian Kabupaten Bima, Nurma yang juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Nurma juga merasakan bahwa gejolak perdistribusian pupuk di Bima tak pernah henti, terutama gejolak pupuk bersubsidi.
Ia pun berharap pada seluruh pihak terkait untuk penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat mutu demi menjaga gejolak yang terus berkembang dilingkungan masyarakat petani bima.
"Masyarakat Bima merupakan mayoritas kaum petani. Tentu hal ini akan berdampak besar jika penyaluran pupuk tidak tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu. Untuk itu, mari kita sama-sama mengawal demi tercapainya rasa kondusifitas yang aman," harap Nurma, usai sesi tanya jawab pada kegiatan media gathering.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
