DOMPU, iNews.id - Aksi unjuk rasa para tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali berlanjut. Massa memblokade jalan di depan kantor DPRD Dompu dengan menggunakan kayu serta membakar ban bekas, Rabu (11/10/2023) sore.
Reaksi tenaga honorer tersebut berbuntut kekecewaan mereka terhadap Pemda Dompu, yang belum juga memberikan jawaban dan jalan keluar mengenai tidak adanya ruang bagi Honorer tamatan SMA dan SMK sederajat untuk mengikuti tes Pegawai dengan Perjanjian Penempatan Kerja (PPPK) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dompu tahun 2023.
"Blokir jalan ini bentuk kekecewaan kami karena pemerintah belum juga ada respon serius terhadap nasib kami honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi," ungkap salah seorang massa aksi saat diwawancarai di lokasi.
Selain itu, aksi blokade jalan ini, pun dilakukan guna mendapat respon pemerintah setempat agar hadir dan menjelaskan mengenai aspirasi serta tuntutan massa.
"Kami minta pemerintah segera berikan penjelasan apa jalan keluar terhadap nasib kami," terangnya sembari mengakhiri komentarnya.
Disisi lain, usai mendapat informasi adanya aktivitas boikot jalan di lokasi setempat, Kapolres Dompu AKBP Zulkarnain, didampingi Kasat Reskrim Polres Dompu Iptu Ramli dan sejumlah personil kepolisian, langsung terjun ke lokasi untuk meredam para pendemo.
Setelah tiba, Kapolres langsung menemui massa pegawai honorer dan memberikan arahan serta meminta agar jalan dibuka kembali karena menghambat pengguna jalan lain.
"Kasihan para pengendara lain kalau jalan ditutup seperti ini. Apalagi ini jalan provinsi yang kerap dilalui kendaraan," tegasnya.
Mengenai aspirasi dan tuntutan massa aksi, Kapolres Dompu berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Saya akan bantu komunikasikan dengan pemerintah daerah," terangnya.
Usai mendengarkan arahan Kapolres Dompu, massa aksi pun akhirnya membuka kembali jalan yang diblokir. Hasilnya, aktivitas lalu lintas yang sebelumnya lumpuh total, akhirnya kembali normal.
Massa mengancam, jika dalam waktu dekat Pemerintah Daerah tidak memberikan tanggapan yang serius, maka aksi serupa akan kembali terjadi di sejumlah titik vital.
Editor : Edy Irawan
Artikel Terkait
